Pemerintah semakin serius menggarap potensi Wisata Ramah Muslim (WRM) di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dan Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, di Jakarta pada 2 Juli 2025.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan WRM melalui integrasi program sertifikasi halal, yang merupakan kunci untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal dunia.
Mengintegrasikan Sertifikasi Halal ke Desa Wisata
Inti dari sinergi ini adalah mengintegrasikan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) milik BPJPH ke dalam program pengembangan desa wisata yang dibina oleh Kemenpar.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), melihat ini sebagai peluang strategis yang besar. “BPJPH punya program satu juta sertifikat halal gratis tahun ini bagi pelaku UMK. Sementara Kemenparekraf membina lebih dari 6.000 desa wisata. Ini peluang sinergi yang strategis dalam mendukung ekosistem wisata ramah muslim,” ujarnya.
BPJPH menyoroti potensi besar dengan adanya lebih dari 100 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan sekitar 64 juta pelaku usaha yang dapat digerakkan.
Komitmen Menpar: Pemerataan Produk Halal
Menpar Widiyanti Putri Wardhana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi ini, terutama dalam hal pemerataan produk halal di destinasi.
Menpar menyatakan kesiapannya untuk mendampingi BPJPH dalam kunjungan ke sedikitnya 20 desa wisata percontohan, dengan target menyasar lebih dari 6.100 desa wisata binaan Kemenpar.
“Kami sangat antusias bekerja sama dengan BPJPH. Ini akan jadi langkah awal kita dalam memastikan produk halal tersedia secara luas di destinasi wisata,” kata Widiyanti.
Sinergi ini diharapkan dapat memaksimalkan sertifikasi halal pada produk-produk Ekraf di kawasan destinasi wisata, sekaligus mendorong branding wisata halal Indonesia di tingkat global, yang pada akhirnya dapat mengembalikan posisi Indonesia sebagai destinasi utama WRM di dunia.
